Evaluasi Kritis 1 Tahun Pemerintahan Irwan-MK

Oleh : Edo Andrefson *)

TEPAT 15 Agustus 2011 telah berjalannya 1 tahun pemerintahan Sumatera Barat yang dinahkodai Irwan Prayitno-Muslim Kasim. Pemerintah provinsi yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah bersama Pemkot dan Pemkab mengoptimalisasikan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Janji-janji kampanye begitu manis terasa namun dalam pelaksanaan program begitu banyak kita melihat tidak berjalan semestinya. Sampai setahun ini, kepemimpinan keduanya belum punya gebrakan. Apalagi arah visi dan misi mereka belum jelas hingga setahun ini.

Dengan mengusung visi, "Tewujudnya Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat". Irwan-MK mengaktuliasasikan visi mereka dalam misi dan program yang dilaksanakan oleh SKPD dan Pemkot/Pemkab se Sumatera Barat. Nah, ini menjadi tolak ukur kita untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan Irwan-MK.

Sebagai bagian dari masyarakat sangatlah penting kiranya adanya evaluasi kritis dalam perjalanan 1 tahun pemerintahan Irwan-MK ini yang akan kita lihat dari prioritas pembangunan Sumbar.

Pertama, mewujudkan Kehidupan Agama dan Adat Budaya Berdasarkan Filosofi ABSSBK.

Sebagai daerah yang mempunyai nilai agama dan adat yang kental yang tertuang dalam filosofi Minangkabau Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, menjadi Al Quran sebagai pedoman nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Namun dalam perjalanan pemerintahan Irwan-MK ini kita melihat, tingkat kejahatan di Kota Padang semakin hari semakin mengkuatirkan. Pasalnya, dari rekap akhir tahun yang dirilis Polda Sumbar, selama 2010 angka kejahatan menembus 5.091 kasus (Haluan).

Tawuran pelajar, narkotika, minuman keras, dan pergaulan bebas telah merasuki pikiran dan jiwa generasi muda Sumatera Barat. Sehingga berdampak negatif pada kualitas pelajar dan pemuda. Padahal Sumatera Barat pernah menjadi trend-setter dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan serta lahirnya orang-orang besar bagi bangsa ini, sebut saja nama Muhammad Hatta, M. Yamin, Syahrir, Buya Hamka dan sederet tokoh besar lainnya.

Kedua, mewujudkan Tata Pemerintahan dan Sistem Hukum yang Baik.

Dalam mewujudkan Good Governance di Sumatera Barat agar adanya tata pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, terpadu dan aparatur daerah yang berkualitas dan profesional. Namun, masih adanya ketimpangan disana-sini.

Seperti yang dikatakan Eka Vidya Putra, "lebih dari 70 persen birokrasi di Sumbar, dinilai tak layak pakai". Begitupun yang dikatakan Irwan prayitno, "Saat ini, 70 persen dari 8.000 PNS di lingkugan Pemprov Sumbar tidak mampu bekerja dan pejabat di lingkungan pemprov ini, membuat terobosan baru dari sekadar kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari. Sudah terjadi perubahan di Pemprov Sumbar?"

Birokrasi yang ada masih ingin dilayani daripada melayani. Ini sudah menjadi budaya birokrat kita. Untuk mengubah budaya kerja tidak hanya mengubah sistem, karena itu menyangkut perilaku.

Dalam mewujudkan pelayanan publik prima yang berorientasi pada rakyat, namun kita melihat masih maraknya pungli di banyak instutusi pelayanan publik membuat Kepala Kejaksaan Tinggi Bagindo Fahmi gerah, begitu menerima laporan kalau praktek pungli dilakukan oeh siswa magang di sebuah institusi pelayanan publik di Kota Padang.

Ketiga, mewujudkan SDM yang Berkualitas Tinggi dan Pengembangan SDM Sesuai Potensinya.

Dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang baik dan tinggi serta dilandasi moral agama namun kita melihat, hasil ujian nasional (UN) segala tingkat telah diumumkan. Hasilnya, Sumatera Barat (Sumbar) mengkhawatirkan. Karena, sebagai daerah yang mengklaim "industri otak" hanya mampu berada di bawah rata-rata nasional, dengan jumlah peserta tidak lulus sangat tinggi.

Bayangkan, untuk tingkat SLTA berada di posisi empat terakhir dari 33 provinsi di Indonesia. Pun demikian, jika ditilik dari angka rata-rata, nilai kelulusan secara umum masih signifikan-setidaknya dari klaim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sumbar.

Hal ini adalah cambuk awal agar Sumbar tidak lagi terlena dengan kejayaan pendidikan masa lalu. Lemahnya prestasi saat ini sebagai motivasi agar dapat mencapai cita-cita masyarakat Minangkabau, memproduki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, atau dikenal dengan industri SDM yang kuat.

Dalam mewujudnya derajat kesehatan dan gizi yang tinggi, namun Kota Bukittingi, Sumbar, ini misalnya, disebutkan menurut data Komisi Peduli AIDS (KPA) Sumbar bahwa sudah terdeteksi 144 kasus kumulatif HIV/AIDS yang menempatkan kota itu sebagai nomor dua di Sumbar dengan kasus HIV/AIDS terbanyak setelah Kota Padang. Disebutkan (Padang Ekspres, 23/04-2011).

Keempat, mewujudkan Ekonomi yang Produktif, Kerakyatan dan Budaya Saing Global.

Dalam mewujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, namun Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat angka pengangguran di Sumatera Barat (Sumbar) masih tinggi, yaitu 7,4 persen. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang hanya 6,8 Persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar berada pada posisi 9 dari 33 provinsi. Peringkat itu bertahan dari rentang waktu 2005 hingga 2009. Begitu juga tingkat kemiskinan di Sumbar cukup rendah. Yaitu 9,5 persen, Angka tersebut ada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,3 persen (padangmedia.com).

Beban anggaran belanja pegawai di lingkungan pemprov Sumbar mencapai 70 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini dinilai tidak efisien secara penggunaan anggaran.

Seperti pernah ditulis VIVAnews.com, data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan dua kabupaten di Sumatera Barat memiliki belanja pegawai sangat tinggi.

Kabupaten Tanah Datar, porsi belanja pegawai mencapai 74 persen. Total belanja pegawai mencapai Rp378,914 miliar. Sementara itu, kabupaten ini memiliki total pendapatan Rp511,476 miliar dan PAD hanya Rp35,402 miliar. Kabupaten lainnya yaitu Solok dengan total pendapatan sebesar Rp491,083 miliar dan PAD hanya Rp20,637 miliar, serta memiliki belanja pegawai Rp359,743 miliar atau 73 persen dari total pendapatannya.

Tidak termasuknya Sumbar dalam program koridor pembangunan nasional ini menambah permasalahan pertumbuhan ekonomi Sumbar karena sedikitnya masukan dana pembangunan dari pemerintahan pusat padahal Sumbar sangat membutuhkannya.

BUMD Sumbar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masih jauh dari harapan dari delapan BUMD Sumbar, empat diantaranya merugi dan belum memuaskan, yaitu PT ATS, PT Dinamika Jaya Sumbar, PT Grafika Jaya Sumbar dan PT Pembangunan Sumbar (bidang kontraktor) sedangkan dua diantaranya menguntungkan yaitu Bank Nagari dan Askrida.

Terkait daya saing ekonomi dan sumber daya daerah di Indonesia, posisi Sumbar masih rendah yakni peringkat ke-6 di Pulau Sumatera dan ke-16 di Indonesia. Daya saing Sumbar itu terdiri dari kemampuan ekonomi daerah berada pada peringkat ke-16, daya saing ketersediaan infrastruktur peringkat 14, dan daya saing iklim investasi peringkat 17 nasional (Bank Indonesia).

Sedangkan untuk daya saing kualitas sumber daya manusia, Sumbar menempati posisi 13 nasional. Dengan peringkat-peringkat tersebut maka secara keseluruhan daya saing daerah Sumbar menempati posisi ke-16 nasional.

Dalam mewujudnya infrastruktur yang layak bagi pertumbuhan ekonomi, namun akibat bencana alam di Sumatera Barat begitu banyak infrastruktur yang hancur yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Namun kita dikejutkan oleh pernyataan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat sebesar Rp3 triliun dari Rp6,4 triliun menguap. Ini jelas akan memperlambat percepatan pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Kelima, mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Hijau, Asri dan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan perlindungan kawasan konservasi alam sesuai aturan perundangan dan terlaksananya tata kelola lingkungan yang baik dan konsisten.

Namun kita melihat pemberitaan bahwa terumbu karang di perairan Kepulauan Mentawai, Sumbar pun kian terancam karena masih digunakan masyarakat setempat untuk alternatif material bahan bangunan rumah, kata Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP) Sumbar Ir Yosmeri.

Selain itu, hutan konservasi rusak, kawasan hutan konservasi di dua daerah Sumbar juga rusak akibat pembalakan liar dan perambahan. "Dua kawasan hutan konservasi yang rusak terdapat di Sijunjung serta Pasaman," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Sumbar, Gusril.

Telah mengakibatkan rusaknya fungsi hutan sebagai penyangga resapan air, begitu juga hilangnya kehidupan berbagai satwa dan biota dilindungi.

Masih begitu banyak kelemahan dan ketimpangan dalam pembangunan Sumatera Barat dalam setahun dalam pemerintahan Irwan-MK. Ini menjadi PR besar dalam sisa pemerintahan mereka dalam merevitalisasi semua sector pembangunan dan mengoptimalkan semua sumber daya agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Sumbar Madani.

*) Departemen Kebijakan Publik KAMMI Sumatera Barat